Kepala Biro Persidangan I  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja menerima aspirasi dari DPRD Sumut. Foto: Jaka/jk

Perbedaan data lahan persawahan di Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengakibatkan gejolak di kalangan petani, khususnya petani di daerah Sumatera Utara. Kementerian ATR dalam rilisnya mengatakan, lahan pertanian atau persawahan di Sumut berkurang menjadi 177  ribu hektar dari data semula 429 ribu hektar. Perubahan data itu berdampak pada alokasi pupuk bersubsidi.

“Perubahan data tersebut mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi di Sumut berkurang dari 90 juta ton berkurang 40 persen, sehingga persedian pupuk bersubsidi hanya bertahan sampai Bulan Juli,” tutur Kepala Biro Persidangan I  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja saat menerima kunjungan konsultasi DPRD Sumatera Utara di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Dimyati menambahkan, perbedaan data lahan pertanian tersebut berdampak langsung ke petani. Banyak petani di Sumut yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi yang berimbas kepada menurunnya produksi padi. Berkurangnya produksi padi tersebut ditakutkan Sumut tidak bisa kembali melakukan swasembada pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Dimyati berjanji akan menyampaikan keluhan dari legislator DPRD Sumatera Utara tersebut ke Komisi IV DPR RI, yang nantinya akan diagendakan rapat gabungan dengan pihak terkait, seperti Komisi II DPR RI, Kementerian ATR, dan Kementerian Pertanian.

Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI Annisa Ayu menuturkan terkait masalah perbedaan data lahan persawahan itu, Komisi IV DPR RI sudah melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait untuk kembali menggunakan data yang lama, sehingga persediaan  pupuk bersubsidi bisa tercukupi.

“Perbedaan data tersebut disebabkan pada saat pendekatan dalam pengamatan yang sekarang dan sebelumnya, yang dulu BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan metode eye estimate dan saat ini menggunakan motode kerangka sampling area sistem baru yang dikembangkan oleh BPPT, Lapan, dan BPS,” tutur Ayu.

Ayu menuturkan perbedaan data area persawahan tidak hanya terjadi di Sumut, terdapat 10 provinsi di Indonesia yang mengalami pengurangan perbedaan data lahan sawah. Yang terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkurang hingga 199 ribu hektar area sawah.

Ketua DPRD Komisi B Sumut Robby Anangga menuturkan, dengan adanya perbedaan data lahan persawahan di tahun 2017 dan 2018 tersebut mengakibatkkan konflik sosial di kalangan petani. Robby berharap melalui Komisi IV DPR RI bisa mengembalikan data seperti awal, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi di Sumut bisa teratasi dan tertangani dengan baik.

“Para petani masih gelisah dengan perbedaan data lahan sawah tersebut, yang mengakibatkan subsidi pupuk berkurang dan hanya bertahan sampai Bulan Juli. Banyak petani juga menanyakan kinerja kami karena belum bisa memperjuangkan aspirasi mereka,” tutur Robby. (rh/sf)